Growing the Economy from the Village: Mendorong Bisnis Dalam Negeri: Pemerintah Harus Menyediakan Lebih dari Sekadar Seruan Moral

Opini

Mendorong Bisnis Dalam Negeri: Pemerintah Harus Menyediakan Lebih dari Sekadar Seruan Moral

Oleh: Carlos Soares Ribeiro

📞 (670)73240084

Pernyataan Menteri Perdagangan dan Industri Filipis Nino Pereira, yang dilansir Tatoli pada 12 Juni 2025—bahwa "Governu enkoraja setór privadu kontinua dezenvolve negósiu rai-laran"—menjadi penegasan penting atas komitmen negara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah pemerintah sudah benar-benar menyiapkan kondisi yang mendukung sektor swasta berkembang?

1. Dorongan Politik yang Tepat, Tapi Butuh Ekosistem Nyata

Dorongan verbal dari pejabat tinggi negara penting untuk membentuk atmosfer kepercayaan. Namun, sektor swasta tidak bisa bertahan dari harapan saja. Diperlukan ekosistem konkret berupa:

Stabilitas regulasi: Kepastian hukum dan penyederhanaan proses perizinan usaha masih menjadi hambatan utama.
Insentif fiskal: Belum ada skema insentif pajak atau pembiayaan mikro-makro yang kuat bagi pelaku usaha domestik.
Akses pasar dan proteksi terhadap produk lokal: Produk lokal seringkali kalah bersaing karena kebijakan impor yang belum berpihak.

Tanpa ketiganya, retorika semangat berwirausaha hanya akan menguntungkan pelaku usaha besar dan asing.

2. Ekonomi Biru sebagai Masa Depan, Tapi Siapa yang Bisa Masuk?

Menteri Ekonomi menyebut sektor maritim, kelautan, dan perikanan berkelanjutan sebagai prioritas (ekonomi biru). Pemerintah juga menjalin kemitraan internasional seperti dengan IPMA (Portugal) dalam pemetaan dan riset laut.

Namun, ekonomi biru berisiko eksklusif jika hanya ditangani elite teknokrat atau investor luar. Agar dapat diakses sektor swasta lokal, perlu:

Pelatihan dan transfer teknologi untuk UMKM dan koperasi perikanan lokal.
Fasilitas fiskal dan kredit bagi startup lokal untuk masuk ke sektor kelautan.
Kepastian zonasi dan legalitas usaha bagi usaha mikro yang berada di pesisir.

3. Kemitraan Swasta–Pemerintah: Jangan Elitkan Agenda Pembangunan

Mengembangkan bisnis dalam negeri bukan berarti menyerahkan proyek kepada segelintir perusahaan besar dengan koneksi politik. Model pembangunan yang eksklusif justru berisiko menimbulkan ketimpangan baru.

Solusinya:

Pemerintah perlu membuka ruang konsultasi bisnis lintas sektor dan lintas skala, dari pedagang kecil hingga investor asing.
Perlu ada pendampingan dan inkubasi bisnis berbasis lokalitas oleh lembaga publik, kampus, dan mitra pembangunan.

4. Rekomendasi Strategis: Dari Retorika ke Implementasi

Untuk memastikan dorongan terhadap sektor swasta bukan sekadar slogan, berikut beberapa langkah konkret:

Aspek	Rekomendasi
Regulasi & Izin Usaha	Sederhanakan izin usaha dan hilangkan biaya tersembunyi di sektor informal dan mikro.
Kredit & Pembiayaan	Pemerintah dan bank nasional seperti BNCTL dan BNF perlu secara aktif membuka akses pembiayaan yang mudah, aman, dan sesuai kapasitas rakyat—terutama melalui kredit usaha kecil tanpa jaminan besar, dana untuk pemuda wirausaha, dan pembiayaan tempat usaha di pasar atau desa-desa, karena saat ini banyak pelaku usaha mikro kesulitan mendapat modal kerja akibat prosedur rumit dan persyaratan yang tidak sesuai realitas ekonomi masyarakat.
Infrastruktur Usaha	Pemerintah perlu membangun pusat logistik sederhana, gudang pendingin (cold storage), dan pelabuhan lokal skala kecil di daerah-daerah produksi seperti Oecusse, Lautém, atau Manatuto, agar hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan rakyat bisa disimpan dan dikirim dengan lebih baik. Selama ini, banyak produk lokal rusak atau tidak laku karena kurang fasilitas penyimpanan dan akses transportasi yang terbatas.
Pendidikan Kewirausahaan	Integrasikan kurikulum kewirausahaan sejak SMA dan universitas dengan praktik bisnis lokal.

Kesimpulan: Dorongan Harus Diikuti Dengan Tindakan Nyata

Pemerintah memang berada pada posisi strategis untuk menghidupkan sektor swasta. Tapi tanggung jawabnya bukan hanya menyemangati, melainkan menyediakan ruang, fasilitas, dan keadilan akses. Ekonomi nasional yang kuat tidak akan lahir dari dominasi satu kelompok, tapi dari sinergi antara pelaku mikro, koperasi, usaha keluarga, dan industri besar dalam negeri.

Jika pemerintah konsisten dalam menciptakan ekosistem usaha yang adil, partisipatif, dan terstruktur, maka pernyataan “mengembangkan bisnis dalam negeri” bukan lagi slogan, tapi sebuah arah pembangunan yang bisa dirasakan seluruh rakyat Timor-Leste.

Referensi:

Tatoli.tl (12 Juni 2025). Governu enkoraja setór privadu kontinua dezenvolve negósiu rai-laran.
GPM Economic Report (2024). Unlocking Blue Economy Potential in Small Island States.
Banku Funu Na’in. Strategic Marketing Plan 2025–2027.