Menakar Covalima sebagai “Vietnam Kedua” dalam Pembangunan Pertanian: Antara Inspirasi dan Realitas

 

Opini

Menakar Covalima sebagai “Vietnam Kedua” dalam Pembangunan Pertanian: Antara Inspirasi dan Realitas

Oleh: Carlos Soares Ribeiro

✉️ tomejomadio@gmail.com

📞 (670)73240084

Abstrak

Pernyataan Bupati Covalima tentang visinya menjadikan wilayahnya sebagai “Vietnam Kedua” dalam pengembangan sektor pertanian mengundang refleksi strategis dan akademik. Tulisan ini mengeksplorasi potensi dan tantangan transformasi sektor pertanian Covalima dengan mengacu pada pengalaman sukses Vietnam dalam reformasi agraria dan industrialisasi pertanian. Ditekankan bahwa inspirasi lintas negara perlu disertai dengan pendekatan kontekstual, pembangunan institusi lokal, dan konsistensi kebijakan publik nasional.

1. Visi Lokal yang Berorientasi Global

Pernyataan Bupati Covalima "Hakarak Covalima sai Vietnam Kedua iha dezenvolvimentu setor agrikultura" menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya transformasi struktural sektor pertanian sebagai tulang punggung pembangunan lokal. Pilihan menjadikan Vietnam sebagai model bukanlah klaim sembarangan: negara tersebut berhasil mentransformasikan sistem pertaniannya melalui reformasi agraria, investasi publik dalam irigasi, pengembangan agroindustri, dan penguatan koperasi petani.

Visi ini patut diapresiasi karena menunjukkan leadership lokal yang progresif dan berbasis pembelajaran komparasi lintas negara. Namun, agar visi ini tidak berhenti sebagai retorika, perlu diikuti oleh konsistensi kebijakan, perencanaan teknokratik, dan dukungan kelembagaan yang memadai.

2. Apa yang Dapat Dipelajari dari Vietnam?

Vietnam mengalami pertumbuhan signifikan di sektor pertanian sejak tahun 1986 melalui kebijakan Đổi Mới (Renovation), dengan pendekatan sebagai berikut:

• Redistribusi tanah secara adil kepada petani kecil.
• Investasi negara dalam sistem irigasi dan riset varietas unggul.
• Pendirian koperasi pertanian yang efisien dan adaptif.
• Ekspansi ke pasar ekspor melalui industrialisasi hasil pertanian.
• Kebijakan harga dan subsidi input yang stabil.

Saat ini, Vietnam adalah salah satu eksportir utama beras, kopi, lada, dan hasil perikanan di dunia. Pertumbuhan tersebut bukan hanya hasil kerja keras petani, tetapi juga akibat perencanaan negara yang terintegrasi dan konsisten dalam jangka panjang.

3. Covalima dan Potensinya: Sebuah Diagnosa Awal

Covalima memiliki potensi besar yang sering kali belum termanfaatkan secara optimal:

• Lahan produktif yang luas, khususnya di daerah Zumalai, Fatumea, dan Maucatar.
• Akses ke air (irigasi alami dan potensi bendungan).
• Komunitas petani yang pekerja keras dan terbiasa dengan kerja kolektif.
• Letak geografis strategis untuk akses lintas batas ke pasar Indonesia (NTT).

Namun, tantangan struktural juga signifikan:

Aspek	Tantangan
Infrastruktur	Jalan pertanian, gudang, dan sistem irigasi terbatas
Kelembagaan	Lemahnya koperasi dan akses ke keuangan mikro
Teknologi	Minimnya penyuluh dan adopsi teknologi pertanian modern
Pasar	Akses terbatas dan ketergantungan pada tengkulak
Kebijakan	Kurangnya harmonisasi antara kebijakan nasional dan lokal

4. Dari Inspirasi ke Aksi: Rekomendasi Strategis

Agar visi “Vietnam Kedua” menjadi kenyataan, Covalima perlu menempuh strategi sistematis dan bertahap:

a) Bangun Sistem Irigasi dan Infrastruktur Dasar

Program prioritas harus mencakup rehabilitasi irigasi teknis dan semi-teknis, pembangunan jalan tani, serta gudang penyimpanan hasil panen. Ini merupakan prasyarat dasar bagi modernisasi pertanian.

b) Reformasi Kelembagaan Petani

Mendorong lahirnya koperasi desa terpadu yang mengelola produksi, distribusi, dan pemasaran secara kolektif akan menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Model koperasi harus diberi kapasitas manajemen dan akses ke pembiayaan dari bank nasional.

c) Kemitraan Teknologi dan Pasar

Covalima dapat membangun kemitraan riset dengan universitas lokal (UNTL, CRISTAL, UNPAZ  Covalima) dan NGO agraria untuk pengembangan varietas unggul, teknologi budidaya, serta sistem informasi harga. Pasar lokal dan ekspor juga perlu dipetakan secara strategis.

d) Regulasi dan Perencanaan Jangka Panjang

Perlu disusun Masterplan Pertanian Covalima 2025–2040 dengan pendekatan spasial, produksi, dan rantai nilai. Pemerintah pusat wajib menyediakan kerangka hukum dan fiskal yang mendukung, termasuk subsidi input dan proteksi harga dasar.

5. Penutup: Membangun Jalan Sendiri dengan Belajar dari Vietnam

Vietnam adalah inspirasi, bukan tujuan akhir. Covalima harus membangun jalan transformasinya sendiri dengan memahami realitas lokal, memberdayakan komunitas, dan mensinergikan kekuatan negara, pasar, dan masyarakat sipil. Visi Bupati Covalima adalah langkah awal yang patut diapresiasi, namun keberhasilan akan ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah inspirasi menjadi kebijakan nyata, investasi publik, dan pengorganisasian ekonomi rakyat.

Jika Timor-Leste ingin mencapai kedaulatan pangan dan keadilan agraria, Covalima bisa menjadi laboratorium pertama dari cita-cita besar itu.

---

Referensi Singkat:

• FAO (2020). Vietnam’s Agrarian Reform and Rural Development Experience.
• Timor-Leste Government (2022). Plano Estratégico de Desenvolvimento Agrícola.
• UNDP Timor-Leste (2021). Agricultural Value Chain Mapping in Covalima.
• World Bank (2017). Transforming Agriculture in Vietnam: Lessons for Policy Design.

 

Menggugat Arah Ekonomi Timor-Leste: Dari Konsumsi ke Produksi, Dari Ketergantungan ke Kemandirian

 

Opini

Menggugat Arah Ekonomi Timor-Leste: Dari Konsumsi ke Produksi, Dari Ketergantungan ke Kemandirian

Oleh: Carlos Soares Ribeiro

✉️ tomejomadio@gmail.com

📞 (670)73240084

---

Abstrak

Struktur ekonomi Timor-Leste saat ini menunjukkan ketimpangan antara potensi dan realisasi pembangunan nasional. Sektor keuangan mengalami kelebihan likuiditas namun gagal menyentuh sektor produktif. Sektor eksternal dibebani defisit perdagangan kronis, sedangkan pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada belanja negara dan konsumsi rumah tangga. Artikel ini menggugat arah kebijakan ekonomi nasional yang terlalu terpusat pada konsumsi dan belanja, dan menawarkan strategi menuju kemandirian melalui transformasi sektor keuangan, restrukturisasi neraca eksternal, dan penguatan basis produksi nasional.

Sektor Keuangan: Dana Ada, Tapi Tidak Bekerja untuk Rakyat

Dalam Laporan Kementerian Keuangan 2025, total simpanan di sektor perbankan Timor-Leste tercatat sebesar $1.8 miliar. Namun hanya sekitar 33% dari dana tersebut disalurkan kembali ke ekonomi dalam bentuk kredit. Lebih dari $1.26 miliar disimpan sebagai aset luar negeri (offshore), menunjukkan bahwa lembaga keuangan memilih zona nyaman investasi daripada mengambil risiko untuk membiayai sektor produktif.

Di sisi lain, distribusi kredit sangat timpang. Sektor pertanian, yang menyerap sebagian besar tenaga kerja, hanya menerima kurang dari 5% total kredit. Ini menandakan adanya kegagalan sistemik dalam menghubungkan keuangan dengan pembangunan. Ketika bunga kredit berada di kisaran 10–11% per tahun dan agunan masih menjadi syarat utama, maka mustahil UMKM, petani, atau koperasi bisa berkembang.

Solusi mendesak adalah transformasi fungsi intermediasi bank, melalui:

• Skema kredit bergaransi negara,
• Insentif pajak untuk bank yang menyalurkan kredit ke pertanian dan industri,
• Penguatan peran bank pembangunan nasional seperti BNCTL dan Banco do Nosso Futuro (BNF).

 Sektor Eksternal: Ketergantungan dan Defisit Kronis

Pada tahun 2024, neraca perdagangan Timor-Leste mengalami defisit lebih dari $911 juta. Ekspor non-migas hanya $11,6 juta — didominasi kopi — sementara impor mencapai $923 juta, terdiri dari makanan, bahan bakar, kendaraan, dan barang konsumsi lainnya. Kecuali ada intervensi struktural, tren ini akan terus berlanjut, menguras cadangan devisa dan mengikis kedaulatan ekonomi negara.

Defisit ini tidak hanya menunjukkan kelemahan produksi dalam negeri, tetapi juga konsekuensi dari strategi pembangunan yang terlalu bergantung pada impor. Dalam konteks ini, kedaulatan pangan, energi, dan produksi lokal menjadi isu strategis nasional.

Langkah strategis ke depan:

• Diversifikasi ekspor melalui hilirisasi kopi, perikanan, dan produk kerajinan,
• Substitusi impor melalui penguatan produksi pangan, industri rumah tangga, dan agroindustri desa,
• Kerja sama perdagangan aktif dengan ASEAN dan CPLP,
• Reformasi kebijakan tarif dan logistik untuk mendukung produsen dalam negeri.

Perekonomian Makro: Tumbuh, Tapi Tidak Kokoh

Ekonomi Timor-Leste tumbuh 3,4% pada 2025, namun mayoritas pertumbuhan ditopang oleh belanja negara dan konsumsi rumah tangga yang menyumbang hampir 87% dari PDB. Investasi tetap hanya sekitar 10% dari PDB, menandakan rendahnya kapasitas pembentukan modal produktif. Tanpa investasi, tidak akan ada pertumbuhan berkelanjutan.

Kondisi ini membahayakan stabilitas jangka panjang, karena:

• Sumber utama pendapatan negara (minyak dan OJE) akan menurun,
• Tidak ada basis ekonomi alternatif yang kokoh,
• Struktur lapangan kerja tetap informal dan tidak produktif.

Opsi reformasi makro yang diperlukan:

• Realokasi belanja negara ke proyek produktif: bendungan, irigasi, listrik desa, dan industri kecil,
• Membangun zona ekonomi produksi di daerah (rural-based industrialization),
• Mendorong kemitraan publik-swasta di sektor pertanian, logistik, dan pariwisata.

Menuju Kemandirian Ekonomi: Jalan Terjal, Tapi Mendesak

Kemandirian ekonomi bukan sekadar jargon politik, tapi agenda keberlanjutan nasional. Timor-Leste harus berani keluar dari jebakan ekonomi konsumtif dan beralih ke ekonomi berbasis produksi dan inovasi. Ini berarti:

• Merancang sistem keuangan yang inklusif,
• Membangun sistem pangan yang otonom,
• Menyiapkan generasi muda sebagai pelaku ekonomi, bukan sekadar konsumen.

Dibutuhkan keberanian politik dan arah kebijakan yang tegas. Bank sentral, kementerian terkait, parlemen, dan sektor swasta harus mulai bekerja sebagai satu kesatuan. Negara kecil seperti Timor-Leste tidak boleh membiarkan uang rakyat mengendap di Singapura, sementara petani kekurangan pupuk dan alat panen.

---

Referensi

1. Direcção Geral de Estatística (2024). Boletim Macroeconómico Nacional.
2. Ministry of Finance Timor-Leste (2025). Relatóriu Finanseiru Nasional: Setór Eksternu no Finanseiru.
3. Banco Central de Timor-Leste (BCTL) (2025). Relatóriu Anual no Indicadór Monetáriu.
4. UNDP Timor-Leste (2023). Policy Brief on Economic Diversification.
5. World Bank (2024). Timor-Leste Economic Monitor – Rebuilding Towards Resilience.
6. ADB (2024). Country Diagnostic Study: Inclusive Growth and Structural Transformation in Timor-Leste.
7. https://web.facebook.com/bancocentraldetimorleste

 

Pasca Bayu-Undan: Reorientasi Ekonomi Timor-Leste Menuju Kedaulatan Air, Pangan, dan Energi

Opini

Pasca Bayu-Undan: Reorientasi Ekonomi Timor-Leste Menuju Kedaulatan Air, Pangan, dan Energi

Oleh: Carlos Soares Ribeiro

✉️ tomejomadio@gmail.com

📞 (670)73240084

Reformasi Perbankan dari Akar: Mengkaji Rasionalitas Penarikan Dana FIV untuk Pendirian Banco do Nosso Futuro (BNF)

 

Opini

Reformasi Perbankan dari Akar: Mengkaji Rasionalitas Penarikan Dana FIV untuk Pendirian Banco do Nosso Futuro (BNF)

Oleh: Carlos Soares Ribeiro

✉️ tomejomadio@gmail.com

📞 (670)73240084

---

Abstrak

Artikel ini membahas secara kritis dan konstruktif kebijakan penarikan dana sebesar USD 20-an juta oleh Fundus Investimento Veteranus (FIV) dari tiga lembaga perbankan — BNCTL, BRI, dan Bank Mandiri — untuk dialihkan ke Bank Sentral (BCTL) sebagai persiapan pembentukan Banco do Nosso Futuro (BNF). Analisis ini menilai rasionalitas kebijakan dari perspektif hukum kelembagaan, perbankan nasional, serta ekonomi politik pembangunan. Artikel ini menyimpulkan bahwa langkah FIV adalah tindakan sah, strategis, dan sejalan dengan visi kemandirian keuangan nasional, meski membutuhkan penguatan tata kelola dan komunikasi publik yang proaktif.

Pendahuluan

Transformasi ekonomi Timor-Leste tidak hanya bertumpu pada eksplorasi sumber daya alam atau bantuan luar negeri, tetapi juga pada kemampuan negara membentuk institusi keuangan yang berakar pada kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan Fundus Investimentu Veteranus (FIV) untuk menarik dana sebesar USD 20-an juta dari BNCTL, BRI, dan Bank Mandiri dan mentransfernya ke Bank Sentral Timor-Leste (BCTL), memunculkan diskursus yang menarik, khususnya karena dana tersebut ditujukan untuk mendirikan bank nasional baru: Banco do Nosso Futuro (BNF).

Apakah langkah ini mengganggu stabilitas perbankan? Apakah ini preseden buruk atau contoh reformasi struktural dari dalam? Artikel ini mencoba menjawabnya melalui pendekatan analisis multi-dimensi.

Rasionalitas Kebijakan Penarikan Dana

1. Legalitas dan Tata Kelola

Penarikan dana oleh FIV dilakukan secara:

• Terencana, sejak tahun 2023,
• Mengikuti komunikasi lisan awal 3 hari sebelumnya,
• Disusul dokumen resmi ke masing-masing bank,
• Dikoordinasikan dengan BCTL sebagai otoritas moneter.

Dengan demikian, proses ini sesuai prinsip tata kelola lembaga publik yang baik (good public financial management) sebagaimana ditegaskan oleh IMF (2014) dan juga prinsip transparansi fiskal OECD (2019). Tidak ada pelanggaran hukum dalam keputusan ini, karena lembaga pemilik dana berhak penuh atas likuiditasnya.

2. Reorientasi Strategis Dana Publik

Penempatan dana publik pada bank asing secara pasif telah menjadi kebiasaan yang tidak menghasilkan nilai tambah berarti. Dalam kerangka strategic asset allocation, langkah FIV merepresentasikan pendekatan yang lebih aktif dan berorientasi pembangunan, seperti diadopsi oleh sovereign wealth fund lainnya seperti Temasek (Singapura) atau Khazanah Nasional (Malaysia) (Bortolotti & Fotak, 2020).

Dampak terhadap Sistem Perbankan

A. Dampak Langsung

• BNCTL mengalami tekanan likuiditas jangka pendek akibat penarikan USD belasan juta (proporsional terhadap total DPK-nya).
• Bank BRI dan Mandiri, meski memiliki kapasitas modal kuat, tetap mengalami penyesuaian pada portofolio likuiditas.

Namun, berdasarkan Financial Soundness Indicators yang digunakan IMF, kondisi ini masih dalam batas wajar dan tidak memicu krisis sistemik.

B. Reaksi Publik dan Isu Persepsi

Sebagian pihak mengaitkan penarikan dana ini dengan isu politik atau krisis kepercayaan, padahal:

• FIV menjelaskan secara terbuka tujuan dan mekanismenya,
• Dana tetap berada dalam sistem keuangan nasional (melalui BCTL),
• Pengalihan dilakukan demi pembangunan institusi baru, bukan pengeluaran konsumtif.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendekatan strategic public communication agar langkah-langkah kebijakan ekonomi tidak dipersepsikan keliru.

Mendirikan Bank Nasional: Antara Kedaulatan dan Efisiensi

Banco do Nosso Futuro (BNF) diinisiasi sebagai bank nasional berbasis komunitas veteran, dengan mandat untuk:

• Meningkatkan akses keuangan desa,
• Menyalurkan kredit produktif sektor pertanian dan UMKM,
• Mengelola dana subsidi veteran, bantuan sosial, dan remitansi secara lebih adil.

Model ini tidak asing; konsep community development banking telah diterapkan di negara-negara seperti Brasil (Banco Palmas), Indonesia (Bank Wakaf Mikro), dan India (Regional Rural Banks) (Beck et al., 2007).

Pendirian BNF merupakan strategi desentralisasi sistem keuangan, menjembatani dualisme antara bank komersial besar dan kebutuhan lokal. Jika dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan inklusi, BNF bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

Rekomendasi Kebijakan

1. Dukungan Regulasi dari Otoritas Keuangan dan Pemerintah
• Perlu revisi regulasi agar penempatan dana publik diprioritaskan ke bank nasional dan komunitas.
2. Koordinasi Teknis dengan BCTL
• Pengalihan dana ke BCTL harus diikuti manajemen likuiditas terencana untuk menjaga kestabilan sistemik.
3. Penguatan Komunikasi Publik
• FIV dan MAKLN perlu menyampaikan narasi kebijakan secara terbuka dan konsisten.
4. Pendampingan Pendirian dan Operasionalisasi BNF
• Pemerintah dapat memberikan fasilitas teknis, audit awal, dan supervisi agar bank baru ini berjalan sehat dan akuntabel.

Penutup

Penarikan dana oleh FIV dari bank-bank tempat penyimpanan selama ini bukan sekadar perpindahan rekening, tetapi bagian dari transformasi struktural sistem keuangan nasional. Jika dikelola dengan benar, langkah ini menandai fase baru pembangunan kelembagaan Timor-Leste: dari ketergantungan ke arah kemandirian; dari sentralisasi ke arah pemberdayaan komunitas.

Sebagaimana kata Amartya Sen (1999), pembangunan adalah pelepasan dari ketergantungan dan pembentukan kapasitas untuk bertindak. Dan dalam konteks ini, BNF adalah manifestasi dari cita-cita tersebut.

---

Daftar Pustaka

• Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. Journal of Economic Growth, 12(1), 27-49.
• Bortolotti, B., & Fotak, V. (2020). The Rise of Sovereign Wealth Funds: Definition, Organization, and Governance. Journal of Economic Perspectives, 34(4), 225–249.
• IMF. (2014). Revised Government Finance Statistics Manual (GFSM).
• OECD. (2019). Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries 2019.
• Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

 

Draft PROPOSTA DE LEI

 

Draft PROPOSTA DE LEI

UNDANG-UNDANG EKONOMI SOSIAL RAKYAT TIMOR

(UESRT)

By: Carlos Soares Ribeiro

✉️ tomejomadio@gmail.com

📞 (670)73240084

---

PEMBUKAAN

Mengakui bahwa pembangunan ekonomi Timor-Leste harus mencerminkan nilai-nilai solidaritas, keadilan sosial, partisipasi komunitas, dan kedaulatan atas sumber daya, maka negara perlu membentuk sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat, terutama komunitas desa dan kelompok rentan, berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sosial dan budaya lokal.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1: Tujuan
Undang-Undang ini bertujuan untuk:
a. Membangun sistem ekonomi sosial yang adil, berkelanjutan, dan inklusif;
b. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam aktivitas ekonomi produktif;
c. Mendorong kedaulatan desa atas sumber daya dan rantai ekonomi lokal;
d. Mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi berbasis budaya Timor.

Pasal 2: Ruang Lingkup
UU ini mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan:
a. Koperasi dan usaha kolektif rakyat;
b. Dana desa produktif;
c. Bank Investasi Rakyat Timor;
d. Rantai distribusi dan pasar rakyat;
e. Pendidikan dan literasi ekonomi sosial.

Pasal 3: Definisi

• Ekonomi Sosial Rakyat adalah sistem ekonomi berbasis solidaritas, partisipasi, dan keadilan sosial, yang dijalankan oleh dan untuk rakyat.
• Koperasi adalah lembaga ekonomi milik bersama yang berbasis komunitas atau kelompok masyarakat.
• Bank Investasi Rakyat Timor (BIRT) adalah lembaga keuangan publik yang khusus mendanai usaha ekonomi sosial dan komunitas.

BAB II — ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4: Asas

1. Solidaritas Sosial
2. Keadilan Ekonomi
3. Partisipasi Komunitas
4. Otonomi Desa
5. Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 5: Prinsip-Prinsip ESRT
a. Produksi untuk kebutuhan rakyat, bukan akumulasi kapital;
b. Pengelolaan kolektif dan desentralisasi ekonomi;
c. Penguatan koperasi sebagai motor pembangunan;
d. Pengakuan atas hak ekonomi komunitas adat.

BAB III — INSTITUSI DAN STRUKTUR PENUNJANG

Pasal 6: Pembentukan BIRT

1. Pemerintah membentuk Bank Investasi Rakyat Timor (BIRT).
2. BIRT hanya mendanai:
   a. Koperasi desa dan kota;
   b. Usaha sosial komunitas;
   c. Proyek ekonomi produktif skala kecil dan menengah;
   d. Inovasi ekonomi pemuda dan perempuan.

Pasal 7: Dana Desa Produktif (DDP)

1. Setiap suku/aldeia berhak atas alokasi Dana Desa Produktif.
2. Dana dikelola oleh koperasi yang disahkan secara hukum.
3. 70% dari DDP wajib digunakan untuk usaha produktif (pertanian, peternakan, pengolahan, dll.).

Pasal 8: Dewan Ekonomi Rakyat Nasional (DERN)

1. DERN dibentuk sebagai badan pengarah nasional ESRT.
2. Anggota terdiri dari perwakilan koperasi, pemerintah, gereja, akademisi, dan masyarakat sipil.

BAB IV — PENDIDIKAN, KAPASITAS, DAN INSENTIF

Pasal 9: Pendidikan Ekonomi Sosial

1. Kurikulum nasional wajib memasukkan pendidikan ekonomi sosial di tingkat menengah dan universitas.
2. Lembaga pelatihan rakyat (Centro de Aprendizaje Popular) akan didirikan di setiap distrik.

Pasal 10: Insentif Fiskal

1. Koperasi dan usaha sosial bebas pajak penghasilan selama 5 tahun pertama.
2. Usaha sosial berhak atas pembiayaan 0% bunga dari BIRT.
3. Proyek rakyat dalam zona terpencil mendapatkan prioritas dalam pengadaan pemerintah.

BAB V — TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN

Pasal 11: Sistem Transparansi dan Audit

• Semua entitas ESRT wajib menerapkan transparansi keuangan berbasis digital (sistem POS publik atau platform keterbukaan daring).
• BIRT dan DDP diawasi oleh Ombudsman Ekonomi Rakyat.

BAB VI — KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12: Penyesuaian Anggaran

• Dalam waktu 2 tahun sejak UU ini berlaku, 10% dari OGE dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan ESRT.

Pasal 13: Ketentuan Penutup

• Peraturan pelaksana dari UU ini akan ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah pengesahan.
• UU ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Penutup

Draf ini dapat dijadikan bahan diskusi publik atau diajukan sebagai inisiatif legislatif dari anggota Parliament Nasional atau dukungan akademik.