POLICY PAPER

 

POLICY PAPER

Mewujudkan Ekonomi Sosial Rakyat Timor (ESRT): Strategi Pembangunan Nasional yang Inklusif dan Berbasis Komunitas

By: Carlos Soares Ribeiro

✉️ tomejomadio@gmail.com

📞 (670)73240084

Executive Summary

Timor-Leste selama dua dekade terakhir menganut sistem ekonomi campuran, namun ketimpangan antara pusat dan desa tetap mencolok. Ketergantungan pada impor, konsumsi berbasis bantuan, serta lemahnya sektor produktif nasional menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi selama ini belum menyentuh akar kultural dan kebutuhan riil rakyat.

Konsep Ekonomi Sosial Rakyat Timor (ESRT) diajukan sebagai solusi strategis yang merepresentasikan nilai-nilai sosial budaya lokal dan menjamin partisipasi aktif rakyat dalam proses produksi dan distribusi ekonomi. ESRT bertumpu pada koperasi desa, bank publik rakyat, dan sistem pengadaan publik yang inklusif. Paper ini merekomendasikan reformasi struktural dan kelembagaan demi mendukung implementasi ESRT secara menyeluruh.

1. Latar Belakang Masalah

Timor-Leste menghadapi berbagai tantangan struktural:

• Ketergantungan tinggi pada impor dan dana migas
• Lemahnya basis produksi dalam negeri
• Ketimpangan desa-kota dan pengangguran tinggi
• Sistem pengadaan publik yang belum berpihak pada usaha lokal dan komunitas

Secara sosial, masyarakat Timor memiliki nilai-nilai kolektif seperti hakraik-an, rona malu, pasénsia, unidade, dan domin—namun sistem ekonomi saat ini belum memfasilitasi nilai-nilai tersebut. Sistem koperasi dan ekonomi komunitas belum berkembang optimal karena lemahnya dukungan kebijakan.

2. Analisis Masalah

a. Sistem Ekonomi Tidak Representatif

Meskipun disebut ekonomi campuran, pada praktiknya peran negara terlalu dominan di tingkat makro, sedangkan masyarakat desa hanya menjadi objek program dan bukan pelaku utama ekonomi.

b. Aprovisionamento Belum Inklusif

Laporan UNDP dan hasil audit nasional menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa negara masih didominasi oleh perusahaan besar, sering kali dari luar negeri. Peluang bagi koperasi dan usaha mikro lokal sangat terbatas.

c. Koperasi Desa Tidak Didukung Sistemik

Walau koperasi sudah dikenal sejak dulu, namun:

• Tidak ada insentif fiskal dan kredit
• Tidak ada akses terhadap pengadaan publik
• Tidak ada bank khusus yang mendukung usaha kolektif desa

3. Tujuan Kebijakan

• Membangun sistem ekonomi yang partisipatif dan adil
• Mengurangi ketergantungan impor melalui produksi lokal
• Meningkatkan peran koperasi dan usaha komunitas dalam pembangunan ekonomi
• Mewujudkan reforma struktural pengadaan publik agar mendukung ekonomi rakyat

4. Opsi Kebijakan (Policy Options)

Opsi	Deskripsi	Kelebihan	Kelemahan
Status quo	Tidak ada perubahan sistemik	Tidak menimbulkan konflik kebijakan	Tidak menyelesaikan akar masalah
Reformasi parsial	Perbaikan terbatas di sektor koperasi	Mudah diadopsi cepat	Tidak cukup mengubah struktur ekonomi nasional
Reformasi sistemik ESRT	Integrasi koperasi, reforma pengadaan, bank rakyat, dan dana desa produktif	Transformasional, adil, representatif	Butuh koordinasi antarsektor dan waktu transisi

5. Rekomendasi Kebijakan

1. Sahkan Undang-Undang Ekonomi Sosial Rakyat Timor (UESRT)

o    Menjadi dasar hukum nasional bagi seluruh komponen ESRT

2. Alokasikan Dana Desa Produktif (USD 100.000/desa/tahun)

o    Digunakan untuk pembentukan koperasi, irigasi, pertanian, UMKM

3. Bentuk Bank Investimentu Rakyat Timor (BIRT)

o    Bank publik khusus untuk koperasi, pertanian, dan usaha desa

4. Reformasi Aprovizionamentu

o    30% dari kontrak pemerintah wajib dialokasikan untuk koperasi dan usaha desa

o    Transparansi dan efisiensi berdasarkan standar OMK (Organizasaun Mundial Komérsiu)

5. Inklusi Pendidikan Ekonomi Sosial

o    Masukkan ke kurikulum nasional dan pelatihan kewirausahaan sosial

6. Implementasi dan Mitra Strategis

Komponen	Tanggung Jawab
MAE, MAPK, MF, SEATOU	Perancang kebijakan lintas sektor
BNCTL & BNF	Penyedia layanan perbankan awal
Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL)	Penelitian dan pelatihan tenaga lokal
Gereja & Lian-na’in	Sosialisasi nilai sosial ekonomi

7. Dampak yang Diharapkan (2025–2030)

• 60% desa memiliki koperasi produktif aktif
• Kontribusi produksi lokal meningkat 50%
• GINI ratio menurun di bawah 0.35
• Kredit rakyat tumbuh hingga USD 150 juta
• 30% anggaran pengadaan nasional terserap oleh koperasi

8. Kesimpulan

ESRT bukan sekadar strategi ekonomi alternatif—ini adalah jalur menuju kedaulatan rakyat dan pembangunan yang sesuai dengan identitas budaya Timor-Leste. Rakyat bukan hanya penerima bantuan, tapi pencipta nilai ekonomi. Sistem pengadaan publik dan koperasi bukan harus diprivatisasi, tapi disosialisasikan.

---

9. Referensi

• UNDP Timor-Leste (2023). Public Expenditure Review: Procurement and Local Economy.
• Konstituisaun RDTL (2002). Artiklu 6, 95 no 139.
• Organização Mundial do Comércio (OMC). Agreement on Government Procurement (2020).
• Sen, Amartya (1999). Development as Freedom.
• UNRISD (2016). Social and Solidarity Economy: Beyond the Fringe.
• World Bank (2022). Improving Local Economic Development in Fragile States.

 

KONSEP UMUM EKONOMI SOSIAL RAKYAT TIMOR (ESRT)

 

KONSEP UMUM EKONOMI SOSIAL RAKYAT TIMOR (ESRT)

By: Carlos Soares Ribeiro

✉️ tomejomadio@gmail.com

📞 (670)73240084

Reformasi Aprovizionamentu di Timor-Leste: Menuju Sistem Pengadaan Publik yang Efisien, Adil, dan Berbasis Standar Organizasaun Mundial Komérsiu (OMK)

Reformasi Aprovizionamentu di Timor-Leste: Menuju Sistem Pengadaan Publik yang Efisien, Adil, dan Berbasis Standar Organizasaun Mundial Komérsiu (OMK)

Oleh: Carlos Soares Ribeiro
✉️ tomejomadio@gmail.com

📞 (670)73240084

Planning and Strategy | Banco do Nosso Futuro

Abstrak:
Dalam dua dekade sejak restorasi kemerdekaan, sistem pengadaan publik (aprovisionamentu) di Timor-Leste menunjukkan berbagai kemajuan normatif, seperti pembentukan kerangka hukum, struktur kelembagaan, dan upaya digitalisasi. Namun demikian, proses ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi, akses UMKM lokal, profesionalisme pelaksana, dan keterlibatan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan stagnasi reformasi pengadaan publik di Timor-Leste serta memberikan rekomendasi berbasis standar internasional (OMK/WTO) yang kontekstual dengan budaya lokal. Disarankan agar sistem pengadaan diarahkan untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang inklusif.

Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa publik merupakan komponen kunci dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Di Timor-Leste, lebih dari 60% dari total anggaran negara dialokasikan untuk proyek-proyek pengadaan. Oleh karena itu, sistem pengadaan publik yang efisien, transparan, dan adil sangat penting demi keberhasilan pembangunan nasional. Seiring proses aksesi penuh Timor-Leste ke ASEAN dan integrasi ke dalam sistem perdagangan global, reformasi sistem aprovisionamentu menjadi sangat mendesak.

2. Capaian Positif Reformasi Aprovizionamentu (2002–2024)

2.1. Dasar Hukum dan Lembaga Teknis Sejak tahun 2005, melalui Decreto-Lei n. º 10/2005, Timor-Leste telah menetapkan kerangka hukum dasar pengadaan publik dan membentuk Servisu Nacional Aprovizionamentu (SNAP). Kemudian, Unit Aprovizionamentu (UA) juga dibentuk di tiap kementerian sebagai pelaksana teknis pengadaan.

2.2. Digitalisasi Awal dan Transparansi Portal e-Procurement (www.eprocurement.gov.tl) telah diluncurkan sebagai langkah menuju digitalisasi dan keterbukaan informasi pengadaan. Meski belum optimal, hal ini merupakan langkah awal penting dalam memperbaiki akses publik terhadap informasi tender.

2.3. Pelatihan dan Profesionalisasi SDM Didukung oleh UNDP dan mitra pembangunan lainnya, SNAP telah menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai pengadaan di berbagai kementerian dan distrik.

2.4. Afirmasi untuk UMKM Lokal Meskipun masih terbatas, terdapat upaya afirmasi informal untuk pelibatan UMKM lokal, terutama dalam proyek konstruksi ringan dan penyediaan alat tulis di tingkat distrik.

3. Masalah Struktural yang Masih Eksis

3.1. Lemahnya Implementasi Digitalisasi Meski e-procurement telah diluncurkan, sebagian besar tender masih dilakukan secara manual. Akses terhadap sistem masih terbatas di luar Dili.

3.2. Konsentrasi Proyek oleh Elite Kontraktor Kontraktor besar dengan kedekatan politik masih mendominasi proyek besar. UMKM tersingkir oleh ketatnya persyaratan administratif dan teknis.

3.3. Kualitas Proyek Rendah Banyak proyek pemerintah (seperti sekolah dan jalan desa) mengalami keterlambatan atau mutu rendah akibat lemahnya pengawasan dan audit.

3.4. Budaya Tender yang Tidak Inklusif Masyarakat lokal jarang diberi informasi atau dilibatkan dalam pengawasan tender di wilayahnya. Proses tender masih dianggap sebagai domain eksklusif birokrasi.

3.5. Kurangnya Evaluasi Berkala dan Reformasi Progresif Belum ada lembaga independen yang memantau dan mengevaluasi sistem pengadaan secara reguler. Reformasi cenderung bersifat donor-driven dan temporer.

4. Standar Internasional dan Relevansi Budaya Lokal

4.1. Prinsip OMK/WTO Organizasaun Mundial Komérsiu (OMK), atau World Trade Organization (WTO), mendorong prinsip-prinsip pengadaan seperti transparansi, persaingan sehat, efisiensi, dan non-diskriminasi. Reformasi pengadaan publik Timor-Leste perlu mengacu pada prinsip-prinsip ini.

4.2. Kontekstualisasi Budaya Lokal Nilai-nilai budaya seperti rona malu (rasa malu kolektif), domín (cinta kasih), dan unidade (persatuan) harus menjadi landasan etika dalam reformasi. Pengawasan sosial berbasis komunitas dapat memperkuat akuntabilitas.

5. Rekomendasi Strategis

1. Revitalisasi Portal e-Procurement: Jadikan sistem digital sebagai alat utama dan wajib dalam semua tender nasional dan munisipal.
2. Pembaruan Regulasi: Rancang undang-undang pengadaan yang selaras dengan standar WTO dan ASEAN Procurement Framework.
3. Kuota untuk UMKM Lokal: Alokasikan minimal 30% nilai pengadaan untuk pelaku usaha lokal.
4. Desentralisasi Bertanggung Jawab: Transfer sebagian kewenangan pengadaan ke munisipiu dengan mekanisme audit yang ketat.
5. Partisipasi Komunitas: Libatkan masyarakat, jurnalis, dan LSM dalam pengawasan dan evaluasi proyek pengadaan.

6. Kesimpulan

Reformasi sistem pengadaan publik adalah prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang adil. Dengan mengintegrasikan standar internasional seperti OMK dan menyesuaikannya dengan budaya lokal, Timor-Leste memiliki peluang besar untuk membangun sistem pengadaan yang lebih partisipatif, efisien, dan berpihak kepada rakyat.

---

Daftar Referensi:

• Governo de Timor-Leste (2005). Decreto-Lei n.º 10/2005.
• World Bank (2019). Timor-Leste Country Procurement Assessment Report.
• UNDP Timor-Leste (2020). Public Procurement Reform Review.
• WTO (1994). Agreement on Government Procurement (GPA).
• Tatoli News (2024). "Governu presiza reforma sistema aprovizionamentu segundu padraun OMK".

Menjawab Seruan CCI-Timor Leste: Mendesain kebijakan yang baik untuk mendukung dunia usaha saat bergabung dengan ASEAN

 

Opini

Menjawab Seruan CCI-Timor Leste: Mendesain kebijakan yang baik untuk mendukung dunia usaha saat bergabung dengan ASEAN

Oleh: Carlos Soares Ribeiro
✉️ tomejomadio@gmail.com

📞 (670)73240084

Planning and Strategy | Banco do Nosso Futuro

Menjawab Diplomasi Ekonomi ASEAN: Timor-Leste dan Peluang Investasi Dua Arah dengan Thailand

Opini

Menjawab Diplomasi Ekonomi ASEAN: Timor-Leste dan Peluang Investasi Dua Arah dengan Thailand

Oleh: Carlos Soares Ribeiro
✉️ tomejomadio@gmail.com

📞 (670)73240084

---

Abstrak

Pertemuan antara Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste (CCI-TL) dan para pengusaha Thailand baru-baru ini membuka babak baru dalam diplomasi ekonomi kawasan. Diskusi yang berfokus pada pembukaan jalur investasi di Timor-Leste bukanlah sekadar courtesy visit, melainkan sinyal awal menuju kemitraan strategis berbasis investasi dua arah. Artikel ini menyoroti peluang dan tantangan kerja sama G2B dan B2B antara Timor-Leste dan Thailand, serta menyarankan langkah-langkah kesiapan nasional yang perlu diambil oleh pemerintah dan sektor swasta Timor-Leste untuk merespons peluang ini secara maksimal.

Pendahuluan

Keanggotaan penuh Timor-Leste di ASEAN yang sedang berlangsung tidak hanya bersifat simbolik, tetapi membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan. Salah satu peluang konkret yang muncul adalah pembukaan jalur kerja sama investasi bilateral dengan sesama negara ASEAN, seperti Thailand. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh CCI-TL, delegasi pengusaha Thailand menunjukkan ketertarikan untuk menjajaki peluang investasi di sektor-sektor strategis Timor-Leste.

Kerangka kerja sama ini, yang dapat berbentuk G2B (Government to Business) maupun B2B (Business to Business), mengharuskan Timor-Leste untuk mengadopsi pendekatan kesiapan investasi yang lebih strategis dan terukur. Pertanyaannya: apakah kita siap?

Peluang yang Ditawarkan oleh Thailand

Thailand merupakan salah satu ekonomi utama di ASEAN dengan kekuatan di bidang:

·         Industri pengolahan makanan dan pertanian,

·         Energi terbarukan,

·         Pariwisata dan jasa,

·         Manufaktur ringan dan teknologi tepat guna.

Bagi Timor-Leste, ketertarikan pengusaha Thailand menawarkan tiga peluang utama:

·         Transfer teknologi dan pengetahuan industri,

·         Akses ke pasar regional dan jaringan ekspor Thailand,

·         Kemitraan bisnis yang memungkinkan UMKM lokal naik kelas.

Selain itu, kerja sama ini dapat mendorong penggunaan mata uang lokal, peningkatan ekspor, serta membuka potensi pembiayaan bersama antara lembaga keuangan Timor-Leste (BNCTL, BNF) dengan mitra investasi regional.

Kerangka Kerja Sama: G2B dan B2B

1. Skema G2B (Government to Business)

Dalam skema ini, pemerintah Timor-Leste berperan sebagai fasilitator dan regulator. Skema ini cocok untuk proyek-proyek skala besar seperti:

·         Infrastruktur pariwisata (bandara, pelabuhan wisata),

·         Energi terbarukan (PLTS, biomassa),

·         Zona Ekonomi Khusus.

Peran utama pemerintah:

·         Menyusun regulasi ramah investasi,

·         Menyediakan insentif fiskal,

·         Menjamin kepastian hukum dan perlindungan investasi asing.

2. Skema B2B (Business to Business)

Skema ini melibatkan kemitraan langsung antara perusahaan Thailand dan mitra lokal, termasuk UMKM, koperasi, atau BUMN Timor-Leste.

Contoh konkret:

·         Joint venture pengolahan kopi dan ekspor bersama,

·         Kemitraan dalam industri pengolahan hasil laut,

·         Investasi agrowisata komunitas dengan koperasi desa.

Tantangan Struktural yang Perlu Diatasi

Meskipun peluang besar terbuka, sejumlah tantangan struktural perlu segera ditangani:

·         Keterbatasan infrastruktur dasar di luar kota besar (akses jalan, listrik, air bersih);

·         Kapasitas kelembagaan lokal yang belum terkoordinasi antara pusat dan daerah;

·         Ketiadaan profil investasi yang terstandar dan informatif;

·         Kekhawatiran investor terhadap keamanan investasi dan penyelesaian sengketa;

·         Lemahnya akses pembiayaan bagi mitra lokal.

Langkah Strategis untuk Kesiapan Nasional

Untuk menyambut peluang ini secara terukur, berikut adalah lima langkah strategis:

No	Langkah Strategis	Penjelasan Kunci
1	Penyusunan profil proyek siap investasi	Fokus pada sektor pertanian, energi, dan pariwisata
2	Revisi regulasi dan insentif investasi	Sertakan insentif pajak, lahan, dan repatriasi keuntungan
3	Penguatan TradeInvest dan CCI-TL	Sebagai one-stop center bagi investor asing
4	Identifikasi mitra lokal dan pendampingan	Terutama UMKM dan koperasi yang bisa jadi partner B2B
5	Pendirian Taskforce TL–Thailand	Untuk koordinasi lintas lembaga dan kunjungan balasan

Penutup

Kunjungan pengusaha Thailand ke Timor-Leste harus dibaca sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat economic positioning negara dalam lanskap ASEAN. Kerja sama dua arah G2B dan B2B bukan hanya membuka investasi, tetapi juga menjadi jalan bagi transformasi ekonomi nasional. Namun, peluang hanya akan menjadi kenyataan jika direspons dengan kesiapan kelembagaan dan kemauan politik yang kuat.

---

Daftar Referensi

1. ASEAN Secretariat (2023). ASEAN Investment Report 2023: Investing for Sustainability.
2. TradeInvest Timor-Leste (2024). Investment Guidebook for Foreign Investors.
3. UNCTAD (2022). World Investment Report 2022.
4. CCI-TL (2025). “Diskusi CCI-TL dan Pengusaha Thailand tentang Investasi di Timor-Leste”.
5. Lopes, M. (2020). Economic Diplomacy in Small States: The Case of Timor-Leste. Dili: UNTL Press.
6. World Bank (2023). Timor-Leste Economic Report: Building a Sustainable Investment Climate.